Halo, Sobat Akta! Mendaftarkan nama serta logo bisnis ke DJKI Kemenkumham memang menjadi langkah awal yang sangat tepat. Anda tentu merasa tenang karena sudah memegang Sertifikat Merek resmi dari negara. Jadi, Anda mengira bahwa hak kepemilikan tersebut akan berlaku mutlak tanpa batas.

Namun, mengunci nama bisnis tanpa pernah menjual produknya ke pasar menyimpan risiko hukum yang sangat besar. Banyak pengusaha mendaftarkan merek hanya untuk menyimpan nama tanpa menjalankan aktivitas perdagangan riil. Padahal, pembiaran ini membuka celah hukum yang memicu permohonan pembatalan merek oleh pihak pesaing. Kompetitor berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mencabut hak merek yang menganggur tersebut. Oleh sebab itu, yuk kita bongkar aturan pembatalan merek ini melalui ulasan di bawah ini!

1. Aturan Non-Use yang Memicu Gugatan Pembatalan Merek

Mengapa kompetitor bisa mengajukan pembatalan merek yang sudah terdaftar secara resmi di DJKI Kemenkumham? Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menganut prinsip penggunaan aktif (non-use trademark).

Pemerintah mewajibkan setiap pemilik usaha untuk mengkomersialkan merek terdaftar mereka dalam aktivitas perdagangan secara nyata. Jika Anda tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka status hukumnya menjadi sangat rentan. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak melayangkan gugatan pembatalan merek langsung ke Pengadilan Niaga. Hukum menerapkan aturan ini guna mencegah praktik monopoli nama usaha yang merugikan pelaku usaha lain. Jadi, membiarkan merek menganggur terlalu lama akan mengundang sanksi pencabutan izin secara paksa.

2. Cara Pesaing Memanfaatkan Celah Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga

Selanjutnya, bagaimana taktik kompetitor dalam memenangkan gugatan pembatalan merek atas nama usaha Anda? Pesaing bisnis biasanya akan mengumpulkan bukti-bukti ketiadaan produk Anda di pasar secara cermat.

Pesaing akan memeriksa toko ritel, riset media sosial, hingga memantau transaksi di seluruh marketplace utama. Setelah mengantongi bukti bahwa Anda tidak berjualan selama tiga tahun, mereka resmi mendaftarkan gugatan pembatalan merek. Dalam persidangan, hakim akan menagih bukti transaksi, kuitansi penjualan, serta bukti iklan komersial dari pihak Anda. Jika Anda gagal membuktikan aktivitas perdagangan tersebut, maka hakim akan memutus pembatalan merek Anda saat itu juga. Akibatnya, sertifikat Anda gugur dan kompetitor bisa mengambil alih nama bisnis tersebut secara sah.

3. Langkah Mencegah Risiko Pembatalan Merek Bisnis Anda

Agar bisnis Anda terhindar dari sanksi pembatalan merek, Anda wajib menjalankan langkah antisipasi yang tepat sejak awal. Langkah paling ampuh tentu saja dengan meluncurkan produk Anda ke pasar secara aktif. Selain itu, simpan seluruh dokumen bukti transaksi penjualan, faktur pajak, serta brosur promosi secara teratur dan rapi. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti utama untuk mematahkan tuduhan pembatalan merek di hadapan majelis hakim.

Jika Anda belum siap melakukan produksi massal, Anda dapat memanfaatkan skema Perjanjian Lisensi Merek kepada pihak ketiga. Penggunaan nama oleh penerima lisensi tetap terhitung sebagai aktivitas perdagangan sah yang melindungi merek Anda. Jadi, pengelolaan administrasi yang tertib akan menutup rapat risiko pembatalan merek dari kejaran pesaing. Oleh karena itu, mengantongi sertifikat saja belum cukup untuk menjamin keamanan aset dari ancaman pembatalan merek, hal ini karena menelantarkan merek terdaftar tanpa strategi perdagangan yang jelas berisiko mematikan aset berharga yang sudah Anda bangun.